Misteri Gelar Wali Nanggroe

Sheikh Abdur Rauf as Singkili, Wali Nanggroe pertama serta Mufti Kerajaan Aceh pada masa Sultanah Safiatuddin Tajul Alam (1641-1675)

SAYA agak kaget melihat ada baliho mengenai kedatangan Wali Nanggroe di satu sudut kota Banda Aceh. Juga adalah adanya ucapan Selamat Datang dari Ketua (Sementara) DPRA terhadap kedatangan Wali Nanggroe yang dibubuhi stempel DPRA dan lambang pemerintahan Aceh (Panca Cita), Serambi Indonesia (17/10/2009). Ini tentu bukan karena sosok Tgk. Hasan di Tiro sebagai Wali Nanggroe, melainkan ada persoalan sejarah yang sejatinya mendapat perhatian warga Aceh saat ini yaitu bagaimana duduk perkara status Wali Nanggroe.

Misteri gelar Wali Nanggroe adalah sesuatu yang jarang diangkat kepermukaan. Sebab, sampai saat ini rakyat Aceh belum pernah melakukan pemilihan langsung siapa sebenarnya Wali Nanggroe mereka. Sejauh pengetahuan saya, setelah Aceh bergabung dengan Republik Indonesia ada dua pejuang Aceh yang pernah digelari sebagai Wali Nanggroe yaitu Tgk. Daud Beureu-eh dan Tgk. Hasan di Tiro. Kedua mereka tentu mendapat tempat di hati rakyat Aceh sampai hari ini.

Gelar Wali Nanggroe untuk Tgk. Daud Beureu-eh tercatat rapi di dalam Piagam Batee Kureng yang dibuat pada tanggal 21 September 1953. Dalam Bab III piagam tersebut dinyatakan bahwa:

1. Wali Negara adalah titel dari Kepala Negara Bahagian dan merupakan kepala eksekutif negara;
2. Wali Negara dipilih oleh rakyat Negara Bahagian; dan
3. Pada saat lahirnya Piagam ini, Wali Negara yang pertama adalah Yang Mulia Tengkoe Moehammad Daoed Beureue-eh.

Inilah Piagam yang menyatakan bahwa Tgk. Muhammad Daud Beureu-eh adalah seorang Wali Nanggroe yang pernah mendapat pengakuan dari 88 orang para pejuang Aceh saat itu.